Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Pedagang di Madiun minta Pemerintah menata Keberadaan Pasar Modern

    MADIUN (KR) -  Sejumlah pedagang pasar tradisional di Kota Madiun menyayangkan, keberadaan swalayan yang berdekatan dengan lokasi pasar. Apalagi, mereka menjual barang yang sejenis dengan pasar tradisional.
    Ungkapan itu disampaikan, Agus Nurhadi, salah satu pedagang pasar Besar Madiun, saat ditemui RRI usai menghadiri Uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta perlindungan pasar rakyat oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Madiun, Kamis (17/11/2016) siang.
    Agus menyatakan, jika keberadaan swalayan di Kota Madiun tidak ditata dengan baik, dikhawatirkan akan mengancam aktifitas sekaligus roda perekonomian pedagang pasar rakyat. Melalui, uji publik, diharapkan, ada solusi dari pemerintah daerah, sebelum draf Raperda disahkan menjadi Perda.
    “Yang berdampak itu adalah swalayan yang berdekatan dengan toko-toko, dan mereka menjual barang sejenis. Bahkan itu bisa mengakibatkan toko-toko skeitar swalayan, tidak bisa aktifitas lagi,” Tuturnya kepada Radio Republik Indonesia, Kamis (17/11/2016).
    Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengharapkan, dengan penyusunan raperda inisiatif DPRD, kedepan antara pasar rakyat dengan pasar modern, dapat berjalanan beriringan. Keduanya dapat memberikan kontribusi ke Pemerintah Kota Madiun melalui PAD, sekaligus memiliki fungsi masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
    “Perdagangan itu kan orientasinya ke profit. Mari kita duduk bersama, jadi pasar rakyat tidak merasa dirugikan, satu sisi pasar modern diberi tempat. Ini kan masih draf raperda ya, kita masih ada kesempatan. Nanti akan sama-sama kita bahas dengan pemerintah kota,” katanya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun, Sudandi mengakui, raperda tersebut bertujuan melindungi pasar tradisional, agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern. Menurut Sudandi, raperda juga mengatur terkait jarak antara pasar modern, dengan pasar tradisional, karena di wilayah Kota Madiun, saat ini ada 54 ritel dan lima swalayan.
    “Jadi raperda itu memang untuk mengatur keberadaan toko modern, untuk melindungi pasar tradisional, sehingga tidak mati. Kalau saat ini keduanya ya masih berjalan, tapi secepatnya harus ada pengaturan dan penyesuaian terkait dengan izinnya juga,” tandasnya.
    Pembahasan draf Raperda penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta perlindungan pasar rakyat di Kota Madiun, ditargetkan selesai sebelum akhir tahun ini.:http://rri.co.id/madiun/post/berita/328582/daerah/pedagang_di_madiun_minta_pemerintah_menata_keberadaan_pasar_modern.html.

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728