Header Ads

ad728
  • Breaking News

    DPRD Madiun akan bahas 57 Raperda Tahun 2017

    MADIUN (KR) DPRD Kota Madiun melakukan rapat paripurna penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2017, Kamis (17/11). Dalam kegiatan tersebut, ada 57 raperda yang akan dibahas di tahun 2017, terinci empat raperda usulan pihak eksekutif, 40 raperda perubahan atau revisi atas raperda sebelumnya, serta 13 raperda inisiatif DPRD.
    Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengatakan, paripurna Propemperda dilaksanakan, menindaklanjuti regulasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Politisi Partai Demokrat ini mengapresiasi kinerja DPRD, karena usulan raperda inisiatif DPRD yang akan dibahas tahun 2017, meningkat dibanding tahun 2016.
    “Mengapa kok banyak ya karena ada perubahan SOTK baru. Jadi ada aturan yang lebih tinggi, maka harus kita ikuti dengan penyesuaian atau revisi terhadap perda-perda lama yang telah kita miliki. Totalnya ada 57 raperda yang akan kita bahas tahun depan,” Ujarnya, Kamis (17/11/2016).
    Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2015 yang diundangkan pada 31 Desember 2015, pasal 16 ayat 1 menyebutkan, hasil penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Selain itu, pada pasal 16 ayat 2 disebutkan, Propemperda sesuai ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD.
    13 Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun di tahun 2017, yakni Raperda tentang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, Raperda tentang penanganan fakir miskin, Raperda tentang tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), Raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
    Selanjutnya, Raperda tentang rumah susun, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, Raperda tentang perubahan Perda nomor 07 tahun 2009 tentang PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun. Kemudian, Raperda tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2011 tentang PDAM, Raperda tentang penyelenggaraan warung internet, Raperda tentang penyelenggaraan reklame, Raperda tentang pengelolaan karaoke dan tempat hiburan malam, serta Raperda tentang penataan cafe, rumah makan dan restoran.:http://rri.co.id/madiun/post/berita/328589/daerah/dprd_madiun_akan_bahas_57_raperda_tahun_2017.html.

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728