lifestyle,

Pemkab Madiun Turut Peringati HUT Provinsi Jawa Timur

Oktober 12, 2016 madiunkita 0 Comments

 
MADIUN (KR) - Bertempat di halamanan kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) di Mejayan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melaksanakan upacara dalam rangka turut memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur Ke-71, Rabu, 12 Oktober 2016.
Bertindak selaku Inspektur Upacara yakni Bupati Madiun, H. Muhtarom. Hadir dalam upacara tersebut diantaranya Wakil Bupati H. Iswanto, Sekda Tontro Pahlawanto, perwakilan Forpimda, Kepala SKPD, peabat Eselon III, Camat, pegawai Pemkab Madiun, TP PKK dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Jawa Jawa Timur yang dibacakan Bupati Madiun, mengatakan, bahwa peringatan Hari Jadi ke 71 Tahun 2016 Provinsi Jawa Timur, merupakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas perjalanan sejarah Jawa Timur yang penuh dinamika hingga bisa mencapai kemajuan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
“Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, tidak lepas dari sejarah terbentuknya pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang ditandai dengan dimulainya penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 1945 dengan Gubernur pertama Raden Mas Tumenggung (RMT) Suryo. Kemudian disepakati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur,” demikian isi sambutan tertulis Gubernur Jawa Timur.
Dalam semangat gotong royong, toleran, santun, agamis, adalah ciri khas dan modal dasar pembangunan yang sangat fundamental. Demikian pula dengan semangat juang yang tak kenal menyerah dari pemimpin Jawa Timur sejak RMT. Suryo hingga sekarang yang telah meletakkan dasar yang kuat agar pemimpin yang berikutnya bias meneruskan cita-cita bersama.
“Yaitu Jawa Timur yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Masyarakat yang multi kultural juga telah membentuk tatanan nilai masyarakat yang baik pada dimensi politik dalam ber-demikrasi maupun dimensi sosial, budaya, ekonomi dalam menghadapi globalisasi yang saat ini Indonesia tergabung dalam berbagai regionalisasi. Diantaranya regionalisasi masyarakat ASEAN,” demikian isi lain sambutan tertulis Gubernur Jawa Timur.
Sementara itu, dalam perspektif dimensi politik, penyelengaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat strategis jika upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berada pada koridor stabilitas politik yang kuat yang menjamin bahwa perwujudan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terealisasi.
“Stabilitas politik akan memberikan sentiment positif terhadap kinerja ekonomi. Ruang politik yang stabil dan kondusif harus dijadikan momentum untuk memasuki regionalisasi ASEAN. Yaitu masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Jawa Timur sudah menjadi petarung unggul di tahun pertama era pasar bebas ASEAN 2016, yang ditandai dengan surplus perdagangan Jawa Timur,” demikian isi lain pengggalan sambutan Gubernur Jawa Timur.
Mengenai dimensi Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi sangat efektif dalam membangun kenerja pemerintahan.
“Kata kunci penting adalah upaya mewujudkan Good Governance yang kita bangun dengan berbagai faktor. Kinerja reformasi birokrasi untuk menciptakan Good Governance telah menghasilkan produk-produk desain kebijakan yang diharapkan efektif untuk memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik ekonomi maupun sosial. Sinergitas TNI, POLRI, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan cerdik cendikiawan, pengusaha dan elemen masyarakat, agar membentuk suasana aman dan nyaman yang dimulai dari tiga pilar plus di desa/kelurahan. Yaitu Kepela Desa/Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh agama/tokoh masyarakat sampai ke kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi,” demikian isi lain sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Madiun, H. Muhtarom.
Melalui sinergitas dan keterpaduan itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik dalam sinergitas dan keterpaduan penanganan konflik sosial di daerah. Di Jawa Timur, potensi koflik dapat dicegah dan diselesaikan serta ditangani dengan baik berkat dukungan dan sinergi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama. (Humas & Protokol Setda Kabupaten Madiun/Editor Dibyo).:http://www.beritalima.com/2016/10/12/pemkab-madiun-turut-peringati-hut-provinsi-jawa-timur/.
 
 
 
 
 
 
 

0 Comments:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.