Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Ada 15 Tower Telekomunikasi Di Magetan Yang Belum Bayar PBB

    MAGETAN (KR) -Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Magetan, Jawa Timur mulai geram, sedikitnya ada 15 tower telekomunikasi yang dibangun di Magetan yang belum bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
    Soewito Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kabupaten Magetan mengatakan, pihaknya akan melakukan penertiban bagi tower telekomunikasi yang belum bayar pajak PBB.”Akan segera kami tindak lanjuti, bahkan akan kami melakukan tindakan yang lebih tegas,”jelasnya.
    “Dari 15 tower dikatakan belum membayar karena mereka sudah jatuh tempo, 31 September. Dan  kami sudah memberikan peringatan kepada pihak pemilik tower untuk segera melunasi,”katanya.
    Kata Soewito, kondisi tersebut akan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan di bidang pajak.
    “15 tower yang berdiri di tanah Magetan kepemilikannya sebagian sudah tidak jelas. Bahkan awalnya dulu yang mengelola, namun saat ditanya tidak tahu menahu,”ungkapnya.
    15 Tower yang belum bayar PBB tersebar di masing-masing kelurahan dan desa,  yakni di Kelurahan Sarangan  Plaosan, Desa Panggung Barat, Sumberagung Kecamatan Plaosan, Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Tebon Kecamatan Barat, Krajan Kecamatan Parang, Bendo Kecamatan Bendo, Baluk Kecamatan Karangrejo, Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo, Buluharjo Kecamatan Plasoan, Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Magetan, Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo, Tawanganom Kecamatan Magetan, Pojoksari Kecamatan Sukomoro, dan Rejomulyo Kecamatan Barat.”Total keseluruan bila dinominalkan uang berjumlah Rp 20 juta,”paparnya.
    Berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah keberadaan bangunan tower yang berdiri di atas bumi harus dikenai PBB khususnya pajak bangunan. “Masalah bangunan difungsikan atau tidak, pajak PBB harus tetap di bayar, karena sudah ada  peraturan bangunan yang dibangun diatas tanah Magetan wajib dikenai pajak PBB,”terangnya.
    Sementara, untuk penindakan tower yang tidak membayar pajak ini, Dispenda akan menggandeng beberapa pihak termasuk Satpol PP, hingga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan aparat penegak hukum lainnya.”Yang jelas kalau tidak segera membayar akan kami graji dan robohkan,”pungkas Soewito.
    Dijelaskan, untuk melakukan operasi gabungan penindakan tower, Dispenda akan melakukan terlebih dahulu pemanggilan terhadap perusahaan tower agar segera  menyelesaikan tanggungannya dengan baik.:http://www.suarakumandang.com/2016/10/13/ada-15-tower-telekomunikasi-di-magetan-yang-belum-bayar-pbb.php.

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728