Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tak Tercapai 100 Persen


    MADIUN (KR) Realisasi Belanja Daerah seperti belanja Hibah, Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial di Kota Madiun Tahun 2015 tidak tercapai 100 persen. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota (wawali) Madiun, Sugeng Rismiyanto usai menyampaikan Nota Keuangan Walikota Madiun tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 di gedung DPRD Kota Madiun, Kamis (23/6/2016).
    Sugeng menyatakan, tidak terserapnya anggaran secara maksimal, karena Pemkot menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti belanja hibah yang hanya tercapai 58,39 persen, dari anggaran Rp 21,4 Milyar, terealisasi Rp 12,5 Milyar. Menurut Sugeng, kondisi tersebut disebabkan adanya regulasi pemberian dana hibah kepada lembaga yang berbadan hukum sejak tiga tahun lalu, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.
    “Ya ini konsep kehati-hatian kami, seperti bansos itu kan harus berbadan hukum minimal tiga tahun lalu, oleh karena itu kita nggak bisa melaksanakan. Untuk Bansos dan hibah kita harapkan ada aturan baru karena ada kebijakan dari pusat, bahwa ada sebagian Perda yang dicabut,” ungkap Sugeng kepada Radio Republik Indonesia, Kamis (23/6/2016).
    Terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengungkapkan, pasca disampaikan laporan keuangan oleh pemkot Madiun, pihak legislatif menargetkan setelah lebaran pembahasan nota keuangan dapat diselesaikan. Hal ini mengingat ada cuti bersama sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan sebelum lebaran.
    “Mau nggak mau sehabis lebaran nanti kita langsung tancap gas untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Karena kan jeda waktu libur bersama itu ada 10 hari yang tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini,” katanya.
    Berdasarkan Nota Keuangan Walikota Madiun tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan wakil walikota, selain belanja hibah, realisasi belanja pegawai pemkot tahun anggaran 2015 hanya tercapai 77,14 persen, yakni Rp 425,6 Milyar dari alokasi anggaran Rp 551,7 Milyar. Hal ini disebabkan aloksi gaji dan tunjangan untuk seleksi formasi CPNS tahun 2015, tidak dapat direalisasikan. Selain itu, adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke luar daerah selama tahun 2015.
    Sementara itu realisasi bantuan sosial tahun 2015 hanya tercapai 69,36 persen, yakni sekitar Rp 5,5 Milyar dari alokasi anggaran APBD sekitar Rp 8,1 Milyar. Hal ini antara lain disebabkan adanya efisiensi belanja bantuan sosial organisasi profesi, kegiatan penyelenggaraan keagamaan, kelompok guru dan sekolah swasta serta beasiswa mahasiswa. 
    Sumber : http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/286325/daerah/realisasi_belanja_daerah_kota_madiun_tak_tercapai_100_persen.html

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728