Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Akibat Serapan Anggaran Lambat DPRD Kota Madiun Komentar Keras


    MADIUN (KR) Lemahnya serapan anggaran di sejumlah satuan kerja di lingkup pemkot madiun mendapat tanggapan dari kalangan dewan salah satunnya ketua fraksi PDIP DPRD kota madiun Andi raya Bagus Miko Saputra, dia berkata tunjangan penghasilan berbasis kinerja yang di terimakan ke pejabat pemkot madiun bertambah mulai januari tahun ini.
    “kenaikan berlipat tunjangan ternyata tidak diimbangi meningkatnya kinerja. Jangan sakit hati dan tersinggung kalau saya bilang para pejabat itu menikmati gaji buta ,” tegas Andi Raya .
    Andi heran dan geleng-geleng kepala setelah mendapati realisasi belanja langsung yang baru senilai Rp. 20 miliar atau baru 3,03 persen berbanding belanja tidak langsung sebesar Rp.80 miliar atau setara 12,88 persen , pada triwulan pertama 2016.
    Idealnya, belanja langsung yang berwujud belanja barang dan jasa sudah menyentuh angka 15 persen.”perencanaan kegiatan seharusnya sudah di lakukan di akhir tahun, lalu upload tender januari atau pebruari. Maret mestinnya sudah ada pekerjaan fisik,” ujarnya.
    Legislator dari PDIP itu berharap para pejabat masih memiliki rasa malu jika kinerjanya amburadul.Dia merinci pejabat eselon IIB setingkat kepala dinas kini berhak atas tunjangan kinerja Rp. 3 juta per bulan.sedangkan tunjangan kinerja pejabat eselon III sekelas kepala kantor sebesar Rp.2 juta.pun, eselon IV mendapat jatah tunjangan Rp.1,2 juta dan staf Rp.1 juta.
    “sebelumnya hanya dapat tunjangan ratusan ribu, malu dong kalau kerja mereka lambat ,” tegasnya.
    Andi sepakat dengan time schedule yang di susun walikota Bambang Irianto agar pos belanja langsung segera di genjot signifikan.jika serapan anggaran terpaksa terjadi di saat APBD perubahan di akhir tahun,maka harus berkejaran dengan waktu.
    “ujungnya kepala SKPD maupun rekanan tidak berani menyerap. Otomatis SILPA akan semakin besar ,seperti 2015 lalu yang mencapai Rp.100 miliar lebih.,”ungkapnya.
    Armaya ,ketua fraksi Demokrat Bersatu,juga ikut risau,minimnya serapan anggaran di pos belanja langsung . Walikota mampu mencari tambahan kucuran anggaran dari pemerintah pusat,kepala satker tidak bisa menggunakannya.
    “awal walikota menjabat ,anggaran masih ratusan miliar. Sekarang ini sudah satu triliun lebih,kalau tidak terserap kan eman eman,” kesalnya.
    Dia meminta kepada kepala satker bergegas membenahi kinerjannya pasca di evaluasi walikota saat rapat di gedung Diklat, beberapa hari yang lalu. Langkah awal yang di harapkan adalah segera menyiapkan dokumen perencanaan hingga dapat naik lelang. Apalagi ,kegiatan dengan pagu anggaran diatas Rp. 1 miliar.Yayak panggilan akrabnya berpesan agar bagian adbang aktif melakukan asistensi ke satker satker .”lebih cepat lebih baik .proyek yang besar besar harus go on mei bulan depan ,” tegasnya.(*)

    Sumber : http://suarajatimpost.com/akibat-serapan-anggaran-lambat-dprd-kota-madiun-komentar-keras/

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728