lifestyle,

Pemkab Madiun Target PBB Rp14 M

Februari 23, 2016 madiunkita 0 Comments


MADIUN (KR) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun dipastikan gencar melakukan sosialisasi terkait kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Langkah ini dilakukan lantaran dinas tersebut pada 2016 ditargetkan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp14 miliar. Kepala Dispenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi ke tengah- tengah masyarakat.

“Strategi yang digunakan oleh Dispenda untuk peningkatan PAD dengan sosialisasi ke desa-desa terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai dari sistem pembayaran, jatuh tempo serta pemberian pelayanan untuk pengajuan baru serta pembetulan,” ujar Indra, kemarin. Untuk pelunasan pembayaran PBB, pihak Dispenda sudah melakukan pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) 2016.

Menurut Indra, pencetakan SPPT PBB ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat penerimaan PAD sektor PBB. “Bulan ini, kami sudah mencetak massal (SPPT-PBB) 2016 sebanyak 405.000 lembar. Surat SPPT saat ini sudah kami distribusikan. Meski demikian, ada sebagian desa yang belum menerima SPPT, seperti Kecamatan Jiwan. Rencananya untuk Kecamatan Jiwan besok baru bisa dikirim. Kalau cetaknya sudah rampung semua,” kata Indra.

Dengan terdistribusinya surat SPPT-PBB dari kantor Dispenda ke masing-masing desa, diharapkan pada Maret mendatang bisa dilakukan pelayanan pembayaran. “April nanti semua pelayanan bisa dibuka,” ucapnya. Indra mengakui pembayaran PBB dari warga yang biasa dititipkan ke sejumlah perangkat desanya kadang tidak serta merta dibayarkan langsung ke Pemerintah. Bahkan, ada yang masih nyantol di tangan perangkat desa.

“Tahun 2015 lalu ada yang nyantol di perangkat desa setempat dan sulit keluar. Setelah ada penyidikan dari pihak berwenang, perangkat desa mulai ramai-ramai melakukan pelunasan. Ya, ada hikmahnya juga. Terbukti tahun ini, pembayaran PBB dari warga mulai meningkat,” katanya.

Aribowo, salah satu warga Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun mengaku mendukung sosialisasi ini. Dengan begitu beberapa kejadian yang menimpa warga seperti PBB yang nyantol di tangan perangkat desa bisa dihilangkan.

“Lebih baik memang warga membayar sendiri, nggak usah titip-titipan. Bila perlu ada loket pajak PBB yang keliling. Seperti mobil dari bank-bank itu loh . Kalau memang harus online kan bisa pakai alat tertentu. Kami ini sadar pajak kok . Cuma kadang kan duitnya dipakai mainan orang-orang (petugas),” ucapnya.


Sumber : http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=8&date=2016-02-22

0 Comments:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.