Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Pasca Dilantiknya Kanang Bupati Ngawi Jilid II Ada ‘PR’ Dengan SOTK


    NGAWI (KR) Pekerjaan berat bakal menanti Budi Sulistyono/Kanang-Ony Anwar, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi jilid II ini yang baru dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo hari ini, Rabu (17/02). Seperti yang disampaikan Siswanto anggota Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi beban yang dipikul pada masa jabatan Kanang untuk kedua kalinya ini ada pekerjaan rumah (PR) terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
    “Jilid II kali ini jauh beda dengan periode masa kepemimpinan Kanang-Ony Anwar dan itu harus disadari. Beban beliau bisa dikatakan berat menyangkut SOTK karena apa hubungan vertical antara bawahan dengan atasan dilini eksekutif kalau tidak disadari menimbulkan hambatan dan itu pasti,” kata Siswanto kepada wartawan, Rabu (17/02).
    Kata legislator dari PKS ini, demi mewujudkan tata kola pemerintahan yang baik melalui SOTK , Bupati harus memiliki strategi jitu dan memenuhi unsur keadilan bagi para pegawai. Jangan sampai unsur kedekatan antara pejabat dengan atasan tanpa didasari one prestasi justru mendapat tempat dan sebaliknya.
    “Pak Kanang harus tetap mengedepankan professional kerja demi terwujudnya pemerintahan yang baik good governance dan semua lini harus bersinergi. Dan saya optimis di Ngawi akan terjadi demikian,” imbuh Siswanto.
    Dia jelaskan, pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Ngawi harus setransparan mungkin dan maksimal dalam pelaksanaan mutasi atau penempatan seseorang dalam posisi tertentu. Apalagi dikabarkan sebelumnya dijajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Ngawi tidak lama lagi ada gerbong mutasi terkait masa pensiun beberapa kepala dinas.
    Masih kata Siswanto, sejauh ini peran Baperjakat masih jauh dari harapan dan justru terkesan kurang optimal sehingga hampir setiap agenda mutasi panen kritikan baik terbuka maupun tertutup. Dia membenarkan memang secara empiris, kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan penyeleksian dan pengusulan para pejabat ada ditangan Baperjakat namun demikian kekuasaan penuh tetap ada di tangan bupati.
    “Jangan sampai terjadi siapa dekat pasti dapat artinya yang memiliki akses kedekatan berpeluang mendapatkan posisi tanpa ada syarat tertentu sebagai dasar keputusan. Saya tidak mengatakan yang lalu itu seperti demikian tetapi sebagai kritikan kedepan harus seobyektif mungkin,” beber Siswanto.
    Terpisah, seperti yang dikatakan Maryoto Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, menyangkut SOTK di Kabupaten Ngawi masih menggunakan aturan lama yakni Perda Nomor 16 Tahun 2011 dan Perda Nomor 17 Tahun 2011. Dengan melalui acuan dan merujuk peraturan tersebut besar kemungkinan di Kabupaten Ngawi belum ada peluang untuk direvisi.
    “Kita tidak mungkin memberlakukan SOTK baru dengan menabrak aturan. Kalau memang Bupati baru ini ingin mengurangi atau menambah SKPD dengan menyesuaikan personal pejabat jelas peraturanya juga harus dirubah. Dan semua itu ada ditangan beliau selaku bupati difinitif dalam mengisi ataupun mengurangi bias diistilahkan kabinetnya,” terang Maryoto.
    Ucap Maryoto, memang ada harapan-harapan tertentu dari semua lini menyangkut masa kepemimpinan bupati baru ini dan tidak menutup kemungkinan dari internal Pemkab Ngawi. Tetapi yang perlu digaris bawahi sesuai keyakinanya, bupati pasti tidak memiliki niat buruk sekecil apapun dalam upayanya merealisasikan maupun pemangkasan struktur organisasi di lingkup birokrasi Pemkab.
    Sumber : http://www.siagaindonesia.com/2016/02/pasca-dilantiknya-kanang-bupati-ngawi-jilid-ii-ada-pr-dengan-sotk

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728