Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Harga Sewa Asset Tinggi, DPRD Panggil PT KAI Daop 7 Madiun dan BPN


    MADIUN (KR) - DPRD Kota Madiun memenuhi janjinya melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT KAI Daop 7 Madiun melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Berbeda dari sebelumnya, kalangan akil rakyat meminta RDP kali ini bersifat tertutup yang dilaksanakan di gedung pertemuan DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari RDP sebelumnya, yang masih membahas terkait kenaikan harga sewa tanah yang diberlakukan PT KAI.
    Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Supriyanto mengatakan, dewan hanya mengklarifikasi serta mengumpulkan data terkait asset PT KAI yang saat ini disewa warga. Menurut Supriyanto, berdasarkan bukti surat kepemilikan atau ground card, asset negara yang selama ini ditempati warga sudah dikuasakan ke PT KAI.
    Supriyanto menyatakan, PT KAI memberlakukan sistem fleksibel terhadap tarif sewa serta tergantung peruntukannya. Ada beberapa hal yang mendasari kenaikan harga sewa tanah, antara lain dipengaruhi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), pengalihan penggunaan maupun luasan tanah.
    “Banyak hal yang mendasari untuk penentuan kenaikan tarif. Kita kan nggak bisa menentukan, itu dari pusat ada aturannya. Kita sendiri nggak bisa menyebut tarif, karena itu yang sebelah mana yang fungsinya untuk apa. Intinya kita ada dasar penghitungan tarif,”Tuturnya usai RD, Senin(18/1/2016).
    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono membenarkan, RDP kali ini bersifat tertutup, sebab masih tahap klarifikasi maupun penggalian data dari pihak PT KAI maupun Badan Pertanahan Nasional. Politisi Partai Demokrat ini mengaku, berdasarkan hasil RDP, tim dari DPRD meminta PT KAI menunjukkan data termasuk legal formalnya kebijakan menaikkan harga sewa asset, yang selama ini dikeluhkan warga.
    Ia menjelaskan, RDP kali kedua ini, para wakil rakyat belum dapat mengambil keputusan, sebab masih ada proses berikutnya. Setelah RDP tahap kedua, dewan kembali akan mengundang PT KAI Daop 7, BPN dan warga untuk menemukan solusi terkait harga sewa asset.
    “Kami minta dari KAI memberikan data termasuk legal formal dari keputusan itu seperti apa, kemudian dari dokumen perjanjian sewa itu juga seperti apa. Kita bicarakan dulu lah dengan internal DPRD,”Tadasnya.
    Sumber : http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/238602/daerah/harga_sewa_asset_tinggi_dprd_panggil_pt_kai_daop_7_madiun_dan_bpn.html

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728