Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Pemkot Madiun Minta Pemerintah Perjelas Sistem e-PUPNS


    MADIUN (KR) - Pemerintah Kota Madiun saat ini masih mempelajari sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik atau e-PUPNS bagi seluruh PNS. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Maidi mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan langkah percepatan sesuai petunjuk Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
    Sekda Maidi meminta kepada pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperjelas sistem maupun tata cara pengisian pendataan ulang PNS, agar tidak menuai kendala. Apalagi, server data seluruh PNS di tanah air menginduk ke pusat.
    Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudmudora) Kota Madiun ini menyatakan, pemkot menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah, terkait pendataan ulang PNS secara online. Disisi lain, Pemkot Madiun juga menyarankan pemerintah menambah bandwidth agar saat login tidak lemot.
    “Agar tidak lemot harusnya kan MenPAN sudah mengalokasikan itu dengan blog sistem kan. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, kekuatannya berapa, nanti dibagi berapa, saya kira begitu. Nah kalau kita punya Banwitdh tetapi untuk akses kesana tetap troble kan kita juga kesulitan. Jadi didalam pendataan ulang ini perangkatnya apa, itu harus jelas. jangan sampai nanti perintah, tapi belum jelas, nanti kurang ini kurang itu disuruh balik lagi,”Ungkap Sekda Maidi, Senin (21/9/2015).
    Sekda Maidi menjelaskan, dalam pengisian ePUPNS tersebut, yang masih menjadi permasalahan yakni terkait nasib guru maupun asset SMA sederajat yang akan diambil alih oleh pemerintah provinsi mulai Tahun 2016 mendatang. Dikhawatirkan, pendataan tersebut akan membuat dua kali kerja bagi PNS terutama tenaga pendidik jenjang SMA sederajat.
    Dijelaskan, pengisian e-PUPNS dilakukan secara perorangan melalui website pupns.bkn.go.id. Selama 70 tahun Indonesia merdeka, ePUPNS baru dilakukan selama tiga kali, yaitu pada tahun 1974, 2003 dan 2015.
    Sumber : http://www.rri.co.id/post/berita/202072/daerah/pemkot_madiun_minta_pemerintah_perjelas_sistem_epupns.html

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728