Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Dewan Meradang Akibat Pemkab Ngawi ‘Umbar’ Galian Tambang Bodong


    NGAWI (KR) - Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi harus legowo kalau toh di nilai ‘menutup mata’ terkait galian tambang/galian C diwilayahnya. Mengapa demikian, meski jelas terlihat ada penambangan material yang disinyalir illegal alias belum mengantongi perizinan dibeberapa tempat malah terkesan santai tanpa ada tindakan sama sekali.
    Tentunya sikap apatis yang dilakukan eksekutif tersebut membuat ‘panas’ dari sang dewan setempat. Dewan menuding galian C yang notabene dipakai untuk pengurukan proyek multi yess jalan tol terkesan ada pembiaran bahkan ada pihak-pihak yang sengaja main mata.
    Khoirul Anam Mukmin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi dengan lantang menyuarakan apabila galian C diumbar jelas menguntungkan pelaksana proyek jalan tol maupun oknum mafia galian C. Dengan demikian Negara sangat berpotensi dirugikan karena pajak restribusi dari penambangan tambang liar jelas nol atau tidak adanya pendapatan asli daerah yang terserap (PAD-red).
    “Itu jelas pelanggaran, kalau tidak dikoordinasikan yang untung ya pelaksana dan oknum pengusaha. Karena mereka mengambil tanah uruk dari tambang yang belum berizin,” kata Gus Anam demikian pangilan akrabnya, Senin kemarin (28/9).
    Tambahnya, secara materi keuntungan aktivitas pengurukan yang disinyalir sudah dikondisikan itu memang cukup menggiurkan. Pasalnya, satu truk dump tanah uruk dari tambang ilegal memiliki selisih harga relatif jauh dibanding pertambangan berlisensi.
    Dia mencontohkan, saat ini harga satu truk kapasitas 6-7 kubik dari tambang tanah liar dibanderol pada kisaran Rp 100 ribu sampai tujuan. Harga itu jauh lebih murah dibanding tanah uruk pertambangan resmi di daerah lain.
    Selain itu, Gus Anam menuding pemerintah daerah tidak tegas mengatasi polemik pengurukan yang mulai dikerjakan sejak sepekan terakhir tersebut. Jika dibiarkan, kata dia, aktivitas serampangan itu bakal merugikan pemerintah setempat maupun masyarakat pada umumnya.
    “Pemerintah daerah harus berperan aktif. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena membiarkan aktivitas illegal secara terus-terusan,” paparnya. Dijelaskan legislator dari PKB ini, bahwa legalitas harus dikedepankan untuk mengawasi aktivitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan.
    Meskipun dikemudian hari sudah mendapat wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan restu pemerintah provinsi, pelaksana pekerjaan tetap harus memperhatikan dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pertambangan.
    Gus Anam mengisyaratkan pihak Pemkab Ngawi dan pelaksana proyek tidak sembarang mengutak-atik aturan. Menurutnya, pengurukan tanpa koordinasi dan legalitas yang jelas termasuk tindak kejahatan.
    Bukan tidak mungkin, kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat akan terkena dampak di kemudian hari. Khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan infrastruktur jalan kabupaten. “Apalagi ini kan proyek nasional, seharusnya pemerintah dan pelaksana memprioritaskan legalitas dulu sebelum beraktivitas,” terangnya.
    Gus Anam berancang-ancang bakal wadul kepada Penjabat (Pj) Bupati Ngawi Sudjono pascaresmi dilantik. Menurutnya, Pj memiliki kewenangan mumpuni menindaktegas aktivitas pengurukan jalan tol. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Ngawi yang membidangi perizinan dan Komisi IV yang membawahi masalah infrastruktur jalan kabupaten.
    Diberitakan sebelumnya, Pemkab Ngawi terkesan melakukan pembiaran praktik pengurukan ngawur ruas jalan tol Solo-Ngawi-Kertosono. Meski menggunakan tanah uruk dari lokasi yang belum berizin dan melintas di jalur yang bukan semestinya.
    Sumber : http://www.siagaindonesia.com/2015/09/dewan-meradang-akibat-pemkab-ngawi-umbar-galian-tambang-bodong

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728