lifestyle,

Alat Peraga Kampanye Dibiayai KPU, Paslon Pilkada Ngawi ‘Ngirit’ Dana Kampanye

Agustus 28, 2015 madiunkita 0 Comments


NGAWI (KR) - Untuk mengantisipasi kampanye jor-joran sejak awal pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah pasang kuda-kuda. Terbukti melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 08 Tahun 2015 tentang dana kampanye proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik gubernur, walikota dan bupati.
Adanya aturan tersebut membuat pasangan calon (paslon) peserta Pilkada, boleh jadi menjadi bahan pemikirin untuk lebih ‘ngirit’ biaya yang dipakai merebutkan kursi tertinggi didaerah. Seperti yang dilakukan dua paslon Pilkada di Kabupaten Ngawi ini, dalam laporan awal dana kampanye (LADK) pada tahap I periode 24 Juli-24 Agustus 2015 estimasinya melesat jauh dibawah dari batas maksimal.
Padahal Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ngawi mengisyaratkan dana kampanye secara total untuk tahap I,II dan III batas maksimalnya Rp 12,5 milyar. Sehingga limit maksimal dana kampanye yang digariskan komisi penyelenggara pemilu dari kota keripik ini sudah melalui dasar pemikiran yang melibatkan masing-masing paslon.
“Hari ini masing-masing paslon sudah melaporkan laporan dana kampanye tahap awal. Dan tahap seterusnya baik dua dan tiga nantinya juga akan dilaporkan setelah ada realisasi kegiatan,” kata Syamsul Wathoni Ketua KPUD Kabupaten Ngawi, Kamis (27/08).
Terlihat, dari paslon Budi Sulistyono/Kanang-Ony Anwar (OK) yang notabene sebagai paslon incumbent terlebih diusung 9 partai dalam LADK tahap I yang diserahkan ke KPUD setempat tidak kurang Rp 500 juta. Sedangkan rival berat incumbent yakni paslon Agus Bandono-Adi Susila (ABAS) yang melaju dari jalur perseorangan/independent hanya Rp 150 juta.
Jelas Toni panggilan akrabnya, meski sekarang ini baru masuk masa kampanye namun LADK tahap I harus dilaporkan. Sedangkan LADK tahap I tersebut memang sudah mulai dihitung sejak tahapan pencalonan dari masing-masing paslon sebelumnya menuju ditetapkan sebagai peserta Pilkada.
“Kegiatan politik yang dilakukan masing-masing paslon itu sudah dihitung biayanya sejak tahap pencalonanya seperti proses administrasi, surat menyurat maupun pencarian dukungan. Jadi kegiatan itu dianggap biaya kampanye yang harus dilaporkan kepada kita,” tegas Toni.
Kemudian melalui via handphone, Dwi Rianto Jatmiko (Antok) Ketua Tim Kampanye OK menyebutkan, semua biaya yang tertera LADK tahap I itu murni dibiayai dan bersumber dari paslon sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Penjelasan Antok ini tentunya mendasar laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPUD untuk laporan sumbangan dana kampanye (LSDK) dari pihak lain tertulis kosong.
Artinya, semua kegiatan politik yang dilakukan paslon OK selama ini tanpa melibatkan pembiayaan yang bersumber dari pihak lain baik sumbangan dari partai politik, badan hukum swasta maupun pihak perseorangan ataupun kelompok.
Antok yang juga Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ini menegaskan, pihaknya dalam melaporkan dana kampanye tersebut dilakukan secara transparan demikian halnya laporan dana kampanye untuk tahap berikutnya.
“Karena kebutuhan biaya kampanye sekarang ini sudah banyak tercover KPU. Dan dana itu mayoritas digunakan oleh tim untuk kepentingan sosialisasi seperti rapat dan pertemuan-pertemuan selain untuk biaya administrasi,” pungkas Antok.
Sumber : http://www.siagaindonesia.com/2015/08/alat-peraga-kampanye-dibiayai-kpu-paslon-pilkada-ngawi-ngirit-dana-kampanye

0 Comments:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.