Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Perbup Belum Terbit, Kepala Desa Ngutang Untuk Operasional Desa


    PONOROGO (KR) - Sejumlah kepala desa dan perangkat desa mendesak Pemeritah Kabupaten Ponorogo untuk segera menerbitkan Perbup tentang Desa.

    Mereka merasa kecewa karena selama ini tidak diajak bicara dalam pembahasan 7 Perbup tentang desa.

    Para kepala desa tidak mau menjadi kelinci percobaan dari pasal 100 PP 43 tahun 2014 yang menyangkut tentang bengkok. Juga penerapan PP no 43 yang bertabrakan dengan UU no 6 tahun 2012 pasal 42.

    Hal itu terungkap saat digelar dengar pendapat  antara pimpinan DPRD, Komisi A, Kabag Bapemmas dan Pemdes dengan para kepala desa, Selasa (5/5)

    Kepala Desa Munggung Moch Azari, menjelaskan sebenarnya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang nomer 6 tahun 2012 semua sudah lumayan bagus, sudah menjamin semua kepentingan desa.

    ”Jika merujuk pada PP dan surat edaran, hal tersebut menjadi membingungkan dan bumerang bagi kepala desa, karena PP dan undang-undang bertabrakan,”ucapnya.

    Menurut Azhari dengan keadaan ini maka sumber masalahnya berada di pusat. Untuk itu pihaknya berharap ada jaminan dan keselamatan dalam penggunaan anggaran dana desa nantinya.

    Sementara itu, ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPB) Ponorogo Riyanto menyatakan, sebenarnya dalam rancangan Perbup sudah ada pasal solusi terkait pasal 100 PP 43 2014. Yaitu soal masuknya dana hasil sewa tanah kas desa yang masuk ke rekening umum dalam kas desa selama dua tahun ke depan.

    Kepala Desa Glinggang, Kecamatan Sampung ini juga menilai Perbup terkait desa segera terbit agar mereka bisa menyusun APBDesa.

    Menurutnya, desa tidak akan bisa mencairkan anggaran dari pemerintah.  Sehingga selama lima bulan terakhir, desa harus berhutang kepada kepala desa atau perangkatnya untuk bisa tetap beroperasi melayani masyarakat.
               
    “Karena belum cair, selama ini kami berhutang untuk operasional kantor desa. Nilainya mungkin sudah lebih dari Rp10 juta. Itu di desa saya. Di desa lain bervariasi ada yang sampai Rp30 juta juga,” katanya.

    Untuk gaji, juga terkait siltap, ia yakin akan terpenuhi begitu APBDes terbentuk dan ADD cair.

    “Tapi selama lima bulan ini kami tidak gajian. Kami ya harus ngempet luwe (menahan lapar). Ada tagihan dari mana-mana ya belum bisa membayar,” ujarnya.
     
    Sumber : http://www.kanal-ponorogo.com/2015/05/perbup-belum-terbit-kepala-desa-ngutang.html

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728