Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Ditekan AKD, Bupati Tolak Terbitkan Perbup

    MAGETAN (KR) - Konfrontasi antara Pemkab versus Perangkat desa Kabupaten Magetan tampaknya tidak akan pernah selesai.Tim perancang Raperda dan Raperbup Pemkab Magetan yang diketuai Plt Sekda,Mei Sugihartini, hingga detik ini belum menemukan titik temu dengan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Magetan terkait Perbup dan Perda yang mengamini perangkat desa mengolah tanah bengkok serta memberikan penghasilan tetap (Siltap) sebesar Rp 1,150,000, per bulan.

    Sebanyak 20 perwakilan AKD dan PPDI yang menagih janji Pemkab Magetan terkait Perbub dan Perda Bengkok serta Siltap harus kembali menelan pil pahit. Untuk kesekian kalinya Pemkab mengaku belum menyetujui tuntutan ratusan Kades dan Perangkat desa se-Kabupaten Magetan tersebut.

    Tidak ingin menabrak UU sendirian, Pemkab mendesak seluruh Kades dan Perangkat desa membuat persetujuan tertulis yang telah ditandatangani serta Stempel sebagai persetujuan Draf yang akan disahkan DPRD Magetan tersebut. Namun,20 perwakilan AKD dan PPDI sepakat menolak membuat persetujuan tertulis terkait Raperda dan Raperbup sebelum mengetahui materi Draf Raperda dan Raperbup yang konon berisi tentang besaran Siltap,penerimaan sah serta Tunjangan Kades dan Perangkat tersebut.

    "Kita diminta untuk tandatangan sebagai bentuk persetujuan draf Raperda dan Raperbub tersebut.Jelas kita tolak karena kita tidak tahu materi-materinya. Kita deadline hingga nanti malam pukul 19.00 wib, jika tidak ada soft copy drafnya kita akan kepung Pemkab Senin,(11/5) depan", kata Eka Saputra,Wakil Ketua AKD Magetan, Rabu ( 6/5).

    Plt Sekdakab Magetan,Mei Sugihartini, menolak dikonfirmasi terkait alasan penolakan Pemkab atas tuntutan AKD dan PPDI," Maaf ya saya tidak bisa komentar, saya konsentrasi dulu", Ujar Mei Sugihartini usai menemui perwakilan AKD dan PPDI.
    Diketahui,selama dua hari berturut-turut, ratusan Perangkat desa dan Kades se-Kabupaten Magetan mengepung kantor Bupati dan Rumah dinas Bupati Sumantri. Mereka menuntut Bupati menerbitkan Perbub sebagai payung hukum Kades dan Perangkat tetap bisa menggarap bengkok desa serta mendapatkan Siltap sebesar Rp 1,150,000 per bulan.
    Sumber : http://surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962712b362354edfab203d319acccee7de5

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728