Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Tahapan Pilkada Dimulai, KPUD Ngawi Masih Repot Realisasikan Anggaran


    NGAWI (KR) - Meski Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyal kelonggaran pergeseran untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak namun kenyataanya lain di daerah.
    Seperti yang dijelaskan Syamsul Wathoni Ketua KPUD Ngawi hingga kini pihaknya masih kerepotan meralisasikan anggaran untuk pembiayaan Pilkada yang bakal di gelar 9 Desember mendatang.
    Diakuinya, meskipun tahapan Pilkada sudah dimulai sejak 19 April kemarin akan tetapi mengenai anggaran harus menunggu revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2009 tentang hibah Pilkada.
    “Urusan pendanaan itu kita masih menunggu revisi Permendagri serta beberapa persiapan berkas-berkas termasuk NPHD dengan Pemkab Ngawi,” terang Tony panggilan akrabnya, Selasa (21/04).
    Jelasnya, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tidak kurang dari Rp 24 milyar belum bisa direalisasikan karena pihak Pemkab Ngawi selama ini masih memakai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang hibah Pilkada sebagai payung hukumnya.
    Sehingga untuk menghindari kontra hukum terpaksa harus disamakan persepsi antara KPUD dengan Pemkab Ngawi.
    “Mungkin minggu ini revisi Permendagri akan selesai yang nantinya bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk merealisasikan anggaran,” katanya.
    Tony menandaskan, molornya realisasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan pada tahapan Pilkada yang digelar.
    Terbukti, pihak KPUD Ngawi selain memulai tahapan pembentukan PPK sudah membuat beberapa regulasi sesuai amanah keputusan KPU seperti peraturan tentang pemilih, penyelenggaraan tata kerja tentang pemilu dan tata kerja tentang tahapan.
    “Peraturan KPU yang sudah diturunkan kepada kita semuanya sudah dibuatkan SK termasuk pelaksanaan pendaftaran bakal calon bupati (balon-red) selama tiga hari dimulai 26 Juli mendatang,” jelasnya.
    Disisi lain Tony juga membenarkan budget anggaran pelaksanaan Pilkada sesuai pengajuanya senilai Rp 24 milyar yang telah disetujui melalui APBD 2014 dengan asumsi 2 putaran pelaksanaan Pilkada.
    Karena regulasi Pilkada mengalami revisi termasuk penetapan satu putaran maka untuk mencover anggaran secara keseluruhan harus menunggu Perubahan APBD (PAPBD) 2015.

    Sumber : http://www.siagaindonesia.com/2015/04/tahapan-pilkada-dimulai-kpud-ngawi-masih-repot-realisasikan-anggaran

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728