Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Bupati Ponorogo Tak Bisa Gelar Mutasi, Panselda Resah



    PONOROGO (KR) - Masa jabatan Bupati Ponorogo Amin yang kurang dari 6 bulan yang tepatnya berakhir tanggal 12 Agustus mendatang, membuat panitia Seleksi Daerah (Panselda) mulai kebingungan dan gelisah dengan kelanjutan lelang jabatan yang saat ini sedang digelar.
    Kegelisahan ini muncul oleh adanya UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam UU tersebut terdapat larangan mutasi pejabat birokrasi sesuai yang dijelaskan dalam pasal 71 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi incumbent (petahana) dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

    “Kita masih akan mempelajari UU dan peraturannya terlebih dahulu, karena masa jabatan pak bupati sendiri akan habis pada bulan Agustus mendatang,” jelas Syaifur Rachman, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo, sekretaris Panselda.
    Sesuai jadwal, seleksi akan selesai pada 27 Mei mendatang. Itu artinya, dari akhir proses seleksi ke akhir jabatan Amin tinggal 2,5 bulan padahal setelah tanggal 27 Mei Amin harus memutuskan satu dari tiga peserta terbaik dari tiap posisi pada jabatan yang sedang dilelang.
    “Keputusan final lelang jabatan nanti ada di tangan bupati. Bupati memiliki hak prerogatif untuk memilih satu orang yang akan menempati posisi jabatan yang dilelang. Yang jelas murni karena terbaik bukan karena unsur suka dan tidak suka. Diharapkan proses tidak sampai akhir masa jabatan bupati saat ini,” imbuhnya.
    Dikatakannya, saat ini proses seleksi terus berlanjut dengan 45 orang pendaftar dari jumlah total 50 pendaftar. Lima pendaftar tidak lolos itu dikarenakan usia yang sudah melebihi 57 tahun, masa jabatannya kurang dan belum mengikuti diklat sepama serta seorang lagi mengundurkan diri.
    Ke-45 pendaftar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya diusulkan mengikuti seleksi kompetensi di assessment center Provinsi Jawa Timur yang akan dilakukan mulai tanggal 24-26 April ini. Baru sekitar 2-3 pekan hasilnya disampaikan ke Panselda Ponorogo untuk dilanjutkan proses rekam jejak dan wawancara.
    Apabila dilanggar, maka kepala daerah siap-siap menerima sanksi seperti diatur dalam pasal 71 ayat 4. Sanksinya cukup keras, yakni pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.

    Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2015/04/23/bupati-ponorogo-tak-bisa-gelar-mutasi-panselda-resah.html

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728