Header Ads

ad728
  • Breaking News

    SOSIALISASI PENGALIHAN PBB-P2 DAN ( BPHTB ) SEBAGAI PAJAK DAERAH

    MADIUN (KR) Sebagai tindak lanjut prakarsa anggota DPR-RI khususnya dari Komisi XI, bertempat di Pendopo Kabupaten Madiun ( sabtu, 15 Oktober 2011 )  diselenggarakan kegiatan sosialisasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ( PBB-P2 ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) .
    Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB yang diikuti kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari Dinas terkait, Notaris dan Akademisi, Camat , Kepala desa/Kelurahan dan Tokoh masyarakat Kabupaten Madiun .Sebagai nara sumber dalam kegiatan sosialisasi ini dari Anggota DPR-RI komisi XI , Jajaran Dirjen Perimbangan Keuangan dan Jajaran Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI , dan dari Jajaran Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri .
    Bupati Madiun H. Muhtarom S.Sos dalam sambutannya membuka acara sosialisasi diantaranya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada tim sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Madiun , dengan kehadirannya akan dapat mempererat tali silaturohmi dengan jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Madiun .
    Lebih lanjut disampaikan bahwa begitu pentingnya pajak bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laju pembangunan, sejalan dengan perkembangan tingkat kehidupan social ekonomi masyarakat , menuntut perlunya penyempurnaan terhadap Undang Undang Perpajakan . Dengan telah dikeluarkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjawab perkembangan system perpajakan yang lama .
    Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kewajiban akan perpajakan , kesungguhan aparat pajak untuk menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku , serta akan terciptanya pelayanan yang prima baik informasi maupun penanganan permasalahan perpajakan dapat dilayani dengan tuntas.
    Dalam kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan dalam keynote Speeck diantaranya disampaikan bahwa salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU 28 tahun 2009 adalah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) menjadi pajak Kabupaten/ kota .
    Mengingat pengalihan PBB-P2 dan BPHTB memerlukan persiapan yang tidak sedikit, maka UU 28 tahun 2009 mengatur masa transisi sebagai berikut :
    • BPHTB mulai dipungut oleh daerah tanggal 1 Januari 2011.
    • PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014 .(*)

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728